JAKARTA, TIMESindo.com – Setelah melewati badai dualisme dan tarik-menarik kepemimpinan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akhirnya menapaki era baru. Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan susunan kepengurusan periode 2025–2030.
Sebuah surat keputusan yang tidak hanya mengukuhkan nama-nama, tapi juga menandai kembalinya satu suara di tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia.
Pengesahan ini tertuang dalam SK Nomor AHU-0001616.AH.01.08 Tahun 2025, yang diterbitkan tepat setelah dokumen pengajuan rampung dan diverifikasi secara digital.
“Prosesnya sangat cepat. Begitu datanya lengkap, langsung terbit hari itu juga,” ujar Direktur Jenderal AHU Kemenkumham, Widodo, dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat 12 September 2025.
Langkah cepat ini menjadi angin segar di tengah kelelahan panjang yang sempat melanda tubuh PWI. Konflik internal dan perpecahan selama beberapa waktu terakhir telah membuat banyak pihak rindu akan satu hal: rekonsiliasi.
Kembali berdiri dengan satu kepemimpinan yang sah. Akhmad Munir didapuk sebagai Ketua Umum, didampingi Zulmansyah Sekedang sebagai Sekretaris Jenderal, dan Marthen Selamet Susanto sebagai Bendahara Umum.
Sementara Atal S. Depari, tokoh yang tak asing dalam dunia pers, diamanahkan sebagai Ketua Dewan Kehormatan sekaligus Pengawas. Bagi Munir, ini bukan sekadar pengesahan administratif. Ini adalah momentum sejarah.
“Alhamdulillah, ini tanda bahwa PWI kembali bersatu. Saatnya kita melangkah bersama, bukan hanya untuk organisasi, tapi untuk seluruh ekosistem pers Indonesia,” tegasnya.
Munir pun mengajak seluruh anggota PWI dari ujung barat hingga timur Indonesia untuk meninggalkan sekat-sekat lama dan membangun kembali kepercayaan publik.
“PWI harus jadi rumah bersama. Tempat berkumpulnya insan pers yang independen, profesional, dan bermartabat,” tambahnya.
Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan jurnalisme semakin kompleks. Dengan kepengurusan baru dan semangat baru, PWI diharapkan bisa menjadi jangkar integritas yang tetap teguh di tengah badai hoaks dan disinformasi.
“SK memang sudah diterbitkan. Namun lebih dari itu, yang benar-benar lahir adalah harapan,” pungkasnya. ***
 akhirnya menapaki era baru. Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan susunan kepengurusan periode 2025–2030){kind=link}