BANGKALAN, TIMESindo.com –
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan gelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) pada Kamis 16 Oktober 2025.
Di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan, organisasi kemahasiswaan tersebut mendesak penanganan serius terhadap kasus kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan HMI dengan Polres Bangkalan, setelah sejumlah kasus kekerasan belum ada kejelasan hukum, seperti pemerkosaan anak di Sepulu dan pelecehan di Blega yang berbulan-bulan tak kunjung tuntas.
Baca juga: Kasus Kekerasan Mandek, HMI Datangi Polres Bangkalan Tuntut Keadilan
Ketua Bidang HAM dan Lingkungan HMI Bangkalan, Bahrulloh menegaskan negara tak boleh tinggal diam. Ia meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan, dan Dinas KBP3A segera turun tangan mendampingi korban secara hukum dan psikologis.
“Kami tidak ingin DPRD dan dinas hanya jadi penonton. Negara harus hadir, bekerja, dan memberi keadilan bagi korban,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, HMI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya mendesak Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas lembaga, pembentukan tim koordinasi penanganan kekerasan, serta pendampingan hukum dan psikologis yang maksimal bagi korban.
“Kami juga meminta agar Dinas KBP3A memperkuat pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban, serta memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan dan berpihak pada korban,” ujar dia.
Ketua Umum HMI Bangkalan, Kresna Bayu, menegaskan bahwa HMI akan terus mengawal kasus-kasus ini hingga tuntas. Mereka siap membawa isu ini ke tingkat nasional jika tak ada langkah konkret.
“Kami ingin memastikan lembaga publik bekerja sesuai amanat konstitusi. Kami akan terus menagih komitmen DPRD dan Dinas KBP3A. Bila perlu, kami akan membawa persoalan ini ke level nasional,” tegasnya.
Baca juga: HMI Bangkalan Siap Audiensi, Desak Polres Tuntaskan Kasus Pemerkosaan Bergilir
Sekretaris Komisi D DPRD Bangkalan, Lukman Hakim menyatakan terima kasih atas audiensi ini. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal serta mengawasi penanganan kasus kekerasan seksual dan anak yang terjadi beberapa bulan lalu.
“Kami juga mendesak Dinas KBP3A untuk menggandeng mahasiswa dan aktivis dalam program pencegahan kekerasan, agar lebih menjangkau masyarakat luas dan efektif dalam edukasi,” kata dia.
Anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Robbi Ismail juga menambahkan bahwa, Dinas KBP3A harus serius dan aktif berkoordinasi dengan lembaga lain agar proses hukum korban berjalan lancar dan tak mandek di tengah jalan.
“Kamis minta Dinas KB benar-benar serius dan vmberkoordinasi dengan lintas sektoral supaya proses hukumnya bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
Kepala Dinas KBP3A, Sudiyo menyambut baik masukan dari HMI. Ia mengakui masih banyak tantangan di lapangan, terutama korban yang enggan melapor dan keluarga yang lebih fokus pada sanksi pelaku ketimbang pemulihan korban.
“Pencegahan terus kami lakukan, seperti program sekolah orang tua di setiap kecamatan. Pendampingan juga tetap berjalan, meskipun korban ada di luar daerah seperti Jakarta,” jelasnya.
Pihaknya menambahkan, dari tiga kasus utama yang dibahas (Blega, Klampis, dan Sepulu), pihaknya telah melakukan upaya pendampingan, termasuk berkoordinasi dengan KBP3A DKI Jakarta untuk korban yang berada di ibu kota.
“Namun, pihak korban terkadang tak merespons upaya pendampingan. Bahkan, ada yang lebih fokus pada proses hukum pelaku dibanding pemulihan korban sendiri,” kata dia. ***
