BANGKALAN, TIMESindo.com – Akses menuju Makam Syaikhona Kholil di Desa Bilaporah, Bangkalan kembali memanas usai penutup jalan dibuka oleh pihak terkait. Situasi ini memicu respons baru dari pemilik lahan yang sebelumnya memblokade jalur tersebut.
Pemilik tanah, H. Moh. Yasin Marsely, menegaskan dirinya siap menutup lagi jalan itu bila pembayarannya tak kunjung diselesaikan. Penutupan awal dilakukan setelah LSM Lempar mengirim surat pemberitahuan ke pihak terkait.
“Karena waktunya sudah lewat, penutup jalan wajar dibersihkan, tapi penutupan ulang nanti bergantung pada hasil kesepakatan,” ujarnya, Jumat 5 Desember 2025.
Baca juga:
UTM Perkuat Orientasi Kerja Mahasiswa, Kemnaker Beberkan Akses Satu Juta Lowongan
MH Said Abdullah Dorong Dana On Call Rp4 Triliun Digelontorkan untuk Banjir Sumatera
Ia mengungkapkan telah dilakukan pertemuan dengan Pemkab Bangkalan, namun mediasi dinilai tidak menghasilkan keputusan. Haji Yasin menilai pejabat yang hadir tidak memiliki kewenangan untuk menentukan langkah final.
“Yang datang bukan pengambil keputusan, jadi pembahasannya tidak efektif,” tegasnya. Ia meminta mediasi ulang dengan menghadirkan bupati, wakil bupati, DPRD, dan pejabat berwenang lainnya.
H. Yasin juga mengingatkan agar pimpinan daerah tidak terpengaruh pihak-pihak yang dianggapnya hanya mencari keuntungan. Ia menyatakan siap menghadapi proses hukum bila pemerintah memilih jalur tersebut.
“Saya sudah menempuh jalur hukum dan saat ini proses yang berjalan adalah ranah pidana,” ujarnya.
Ia menyayangkan kondisi Bangkalan yang masih tergolong miskin ekstrem meski Indonesia merdeka puluhan tahun. H. Yasin menilai kepastian hak tanah dan persoalan dasar masyarakat mestinya menjadi fokus pemerintah.
“Ironis sekali, kota salak ini tetap berkutat dalam kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Baca juga: Oknum Lora Diduga Cabuli Puluhan Santriwati, Skandal Galis yang Lama Ditutup-Tutupi
Ketua LSM Lempar, Jimhur Saros, meminta Pemkab Bangkalan memberi solusi yang adil bagi pemilik lahan. Jika tuntutan tak direspons, pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar.
“Kami akan turun lagi jika belum ada penyelesaian yang berpihak pada pemilik lahan,” ujarnya. ***
