Dana Desa Menurun, PKDI Bangkalan Desak Dukungan Lintas Sektor

BANGKALAN, TIMESindo.com – Turunnya pagu Dana Desa di Kabupaten Bangkalan menuai sorotan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI). Organisasi ini menilai kondisi tersebut tidak boleh membuat pembangunan desa tersendat dan meminta semua pihak ikut bertanggung jawab.

PKDI menegaskan desa adalah fondasi utama pembangunan nasional. Jika desa kuat dalam infrastruktur dan pelayanan publik, maka efek positifnya akan dirasakan hingga ke tingkat daerah dan nasional.

BACA JUGA: Kasus Lora Cabuli Santri Memanas, Massa Tagih Polda Jatim Usut Keterlibatan Keluarga

Sekretaris Jenderal PKDI Bangkalan, Syaiful Ismail, menyatakan pihaknya tetap menyikapi kebijakan penurunan Dana Desa dengan kepala dingin. Ia percaya pemerintah pusat memiliki pertimbangan strategis dalam mengambil kebijakan tersebut.

“Kami memilih berpikir positif. Kami yakin kebijakan ini memiliki tujuan jangka panjang untuk kemajuan Indonesia,” ujar Syaiful Ismail, Kamis (15/1/2026).

Meski demikian, PKDI Bangkalan menilai pengurangan anggaran harus dibarengi dukungan lebih kuat dari para stakeholder. Peran pemerintah daerah hingga wakil rakyat dinilai sangat menentukan keberlanjutan pembangunan desa.

“Kami berharap pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten dan provinsi, hingga DPR RI ikut memikirkan masa depan desa. Selama ini desa melayani masyarakat tanpa batas waktu,” tegasnya.

Kepala Desa Karang Entang itu menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan berhentinya pembangunan. Dukungan lintas sektor disebut menjadi kunci agar desa tetap bergerak maju.

“Pembangunan harus terus berjalan dan berkelanjutan. Desa tidak boleh mundur meski anggaran berkurang,” katanya.

BACA JUGA: Soroti Trenggalek hingga Madura, ESDM Ansor Jatim Desak Tata Kelola Tambang Berbasis Kerakyatan

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menyebut penurunan Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah pusat. Ia menduga kebijakan tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, menurutnya, pelaksanaan program itu masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya terkait kesiapan aset desa, khususnya tanah pecaton.

“Banyak tanah pecaton desa yang lokasinya tidak strategis, tidak berada di pinggir jalan. Ini tentu masih perlu kajian lebih lanjut,” ujar Fadhur Rosi.

Ia menyambut baik desakan PKDI Bangkalan agar para pemangku kepentingan ikut terlibat aktif. Menurutnya, sinergi semua pihak dibutuhkan agar pembangunan desa tidak terhenti.

“Dukungan bersama dari pemerintah daerah hingga DPR RI sangat diperlukan agar pembangunan desa tetap berjalan,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bangkalan itu juga mendorong pemerintah desa agar lebih inovatif. Desa, kata dia, tidak bisa selamanya bergantung pada dana dari pusat.

“Desa harus mulai memperkuat dan menggali sumber pendapatan sendiri untuk menopang pembangunan,” pungkasnya. ***