BANGKALAN, TIMESindo.com – Komisi III DPRD Bangkalan menerima audiensi dari Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) pada Rabu, 1 Oktober 2025. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Sekretariat DPRD.
Sebelum audiensi, sejumlah anggota PAKIS sempat menyampaikan orasi kritis di halaman kantor. Mereka menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam pembangunan jalan kabupaten yang tengah berjalan.
Ketua PAKIS, Abdurahman Tohir, menyampaikan, pihaknya hadir bukan untuk mengkritik semata, melainkan mendukung fungsi pengawasan sebagai legislatif. Ia menilai sidak yang dilakukan sebelumnya adalah langkah positif.
“Kami mengapresiasi sidak dari Komisi III, tapi kami juga mendorong agar hasil temuan tersebut diumumkan secara terbuka ke masyarakat,” ujar Abdurahman dalam pertemuan tersebut.
Diketahui, Komisi III telah melakukan inspeksi terhadap dua titik proyek, yakni di Desa Campor, Kecamatan Arosbaya, dan Jl. RA Kartini, Bangkalan. Hasilnya, ditemukan ketebalan aspal tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Abdurahman menekankan pentingnya tindak lanjut tegas atas temuan itu. Menurutnya, kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab dan pekerjaan tersebut wajib diaudit secara menyeluruh.
“Dari hasil diskusi, kami mendapat informasi bahwa Komisi III merekomendasikan pemutusan kerja sama dan pem-blacklist-an terhadap kontraktor bermasalah,” tambahnya.
PAKIS juga meminta Komisi III DPRD Bangkalan, agar pengawasan tidak berhenti di dua proyek tersebut. Masih banyak pembangunan jalan lain yang diduga memiliki masalah serupa dan perlu disidak.
“Kami ingin pengawasan dilakukan merata, agar tidak muncul dugaan tebang pilih terhadap proyek infrastruktur yang dibiayai dari APBD,” ungkap Abdurahman.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Bangkalan, Reza Teguh Wibowo, memastikan pihaknya berkomitmen menjaga objektivitas dalam pengawasan. Ia menyebut sidak lanjutan akan dilakukan secara acak sebagai bentuk sampling.
“Jika semua proyek disidak satu per satu, tentu butuh waktu panjang. Karena itu, kita akan ambil sampel dari beberapa titik secara acak untuk mewakili keseluruhan,” jelas Reza.
Terkait usulan untuk melibatkan BPK RI dalam audit investigatif, Reza menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti permintaan tersebut dengan menyampaikan laporan kepada pimpinan DPRD.
“Karena surat resmi harus ditandatangani Ketua DPRD, maka kami akan teruskan ke pimpinan agar proses ini berjalan sesuai prosedur,” pungkasnya. ***
