BANGKALAN, TIMESindo.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan memberikan perhatian khusus terhadap rencana rotasi pejabat eselon 3 dan 4.
Sorotan itu mencuat dalam Sidang Paripurna Pemandangan Umum atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggara 2026, pada Selasa (23/9/2025).
Wakil Ketua Fraksi PAN, Solihin, menegaskan mutasi jabatan di tubuh pemerintahan seharusnya dilaksanakan berdasar prinsip profesionalisme. Penempatan posisi strategis harus berlandaskan asas “the right man on the right place”.
Solihin menggarisbawahi bahwa pentingnya memperhatikan prinpsi rotasi jabatan yaitu dengan melihat rekam jejak, pengalaman, kompetensi, dan integritas dalam menempatkan pejabat.
“Track record dan pengalaman menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas kinerja birokrasi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik,” kata dia.
Ia juga memperingatkan agar rotasi jabatan tidak tercampuri kepentingan politik. Fraksi PAN meminta agar Bupati dan Wakil Bupati menjalankan kebijakan rotasi secara objektif dan bebas dari intervensi kelompok tertentu.
“Kalau penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kepentingan politik, itu hanya akan merusak sistem dan menurunkan kualitas pelayanan publik,” ujar Solihin.
Selain soal rotasi pejabat, Fraksi PAN juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan APBD 2026. Salah satunya adalah potensi defisit anggaran yang muncul akibat selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
Dimana, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2,5 triliun lebih, sementara belanja daerah mencapai Rp2,6 triliun lebih. Artinya, ada selisih sekitar Rp69 miliar yang perlu segera ditangani.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun langkah strategis guna mengatasi defisit tersebut. Kami juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran,” kata dia.
Tak hanya itu, Fraksi PAN menyoroti dominasi belanja operasional yang diperkirakan mencapai 70 persen dari total anggaran. Sementara belanja modal hanya menyentuh angka 12 hingga 13 persen.
Solihin menilai komposisi belanja tersebut kurang ideal untuk pembangunan jangka panjang. Ia meminta agar pemerintah daerah memperbesar porsi belanja modal guna memperkuat infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Perlu dilakukan evaluasi terhadap komposisi belanja agar lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik jangka panjang,” kata dia.
Pemandangan umum dari Fraksi PAN dan fraksi lainnya dijadwalkan akan direspons oleh pihak eksekutif dalam Sidang Paripurna Nota Jawaban RAPBD 2026 yang digelar pada Rabu (24/9/2025). ***
