JAKARTA, TIMESindo.com – Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah menegaskan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun siap dikerahkan untuk merespons bencana banjir besar yang menghantam sejumlah wilayah di Sumatera.
Anggaran tersebut, kata dia, dapat langsung digunakan untuk penanganan darurat dan perbaikan awal. Ia menilai kebutuhan mendesak harus segera dipenuhi agar warga terdampak tidak mengalami kelaparan.
“Dana ini untuk tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana,” tegasnya dalam rilis resmi.
Baca juga: Oknum Lora Diduga Cabuli Puluhan Santriwati, Skandal Galis yang Lama Ditutup-Tutupi
BNPB mencatat hingga Rabu (3/12) pagi, sebanyak 753 orang meninggal dunia dan 650 jiwa masih hilang akibat banjir besar di Sumatera. Selain itu, 2.600 orang terluka dan lebih dari 576 ribu jiwa terpaksa mengungsi.
Jumlah korban diperkirakan terus bertambah seiring proses evakuasi. Ribuan rumah dan fasilitas umum pun mengalami kerusakan berat akibat bencana tersebut.
Said menyampaikan rasa duka mendalam atas bencana yang memporakporandakan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia meminta pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan nasional agar penanganan berlangsung cepat dan terkoordinasi.
“Tragedi ini memilukan, kita harus berduka secara nasional,” ujarnya. Ia berharap korban meninggal mendapat husnul khatimah dan keluarga diberi ketabahan.
Dalam tahap awal, Said menekankan pentingnya penyediaan kebutuhan mendesak bagi para pengungsi. Tempat penampungan yang layak, distribusi makanan, MCK, selimut, serta pakaian harus segera tersedia.
Dia melanjutkan, kelompok rentan, khususnya anak-anak, perlu memperoleh pendampingan trauma healing. Ia juga menekankan pencarian korban hilang harus terus dilakukan tanpa jeda.
Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut menambahkan, dana on call juga bisa digunakan untuk program pascatanggap darurat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Proses pemulihan jangka panjang itu dapat memanfaatkan skema multiyears, terutama untuk anggaran 2026 dan tahun berikutnya. “Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat besar, sehingga perlu dukungan berkelanjutan,” jelas Said.
Baca juga:
Jih Aziz Kembali Pimpin PAN Bangkalan, Targetkan Kemenangan Lebih Besar di Pileg Mendatang
DPRD Bangkalan Sahkan Perubahan Perda Pajak, Pengawasan Siap Diperketat
Said turut menyoroti aksi warga yang terpaksa mengambil barang dari pertokoan dan gudang Bulog. Ia menilai kondisi itu muncul karena tidak tersedianya layanan tanggap darurat yang memadai.
“Mereka mungkin hanya ingin mempertahankan hidup, meski dalam hati tidak ingin melakukan hal tersebut,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa proses pemulihan nanti akan membutuhkan perbaikan fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, hingga tempat ibadah.
Baca juga: Paripurna APBD 2026 Bangkalan: DPRD Tegaskan Pengawasan, Wabup Akui Fiskal Tertekan
Infrastruktur dasar dan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, jalan, serta sarana umum lainnya juga memerlukan anggaran besar untuk dibangun kembali.
“Kami menilai pekerjaan rekonstruksi akan memakan waktu panjang dan biaya besar,” tutur dia. ***
