TIMESindo.com – Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia saat ini masih berada dalam pusaran gejolak internal, terutama di tingkat pusat. Konflik elite PBNU bukan lagi isu tertutup, tetapi telah menjadi konsumsi publik dan memantik kegelisahan warga nahdliyin.
Ketegangan yang terjadi di tubuh PBNU mencakup perbedaan pandangan kepemimpinan, relasi kewenangan antara Syuriah dan Tanfidziyah, hingga polemik kebijakan strategis organisasi. Situasi ini membuat NU terkesan tidak solid di mata jamaahnya sendiri.
BACA JUGA: PBNU dan PKB Saling Serang, Menggambarkan Orang Tua dan Anak Kandung Tak Akur
Yang lebih memprihatinkan, polemik internal PBNU kerap disampaikan secara terbuka di ruang publik dan media sosial. Perdebatan antar tokoh NU pusat justru memperuncing konflik dan menyeret jamaah ke dalam polarisasi yang tidak perlu.
Sebagian kalangan menilai konflik ini dipicu oleh perbedaan tafsir khittah 1926. Ada yang ingin NU fokus pada dakwah dan sosial-keumatan, sementara yang lain mendorong NU tampil lebih aktif dalam kekuasaan dan politik praktis.
Kedekatan sebagian elite PBNU dengan kekuasaan juga memunculkan kritik tajam dari internal NU sendiri. NU dinilai terlalu politis, sehingga fungsi kontrol moral terhadap negara menjadi melemah.
Ketegangan antara NU struktural di pusat dengan NU kultural—para kiai pesantren dan ulama sepuh—juga semakin terasa. Banyak keputusan strategis PBNU dianggap tidak cukup melibatkan suara kiai akar rumput.
Konflik pusat ini sejatinya bertentangan dengan sejarah NU yang dibangun atas dasar keikhlasan, kebersamaan, dan keteladanan moral para ulama. NU besar bukan karena kekuasaan, tetapi karena wibawa akhlak para kiai.
Jika konflik elite PBNU terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada organisasi, tetapi juga pada kepercayaan jamaah. Warga NU di bawah menjadi bingung dan lelah menyaksikan pertikaian para tokohnya.
BACA JUGA: Hari Kesaktian Pancasila: Pilar Kebenaran dan Kebebasan Pers dalam Bingkai Ideologi
Dalam kondisi ini, islah di tingkat pusat menjadi keniscayaan. Islah harus dimulai dengan kesediaan elite PBNU menurunkan ego dan membuka dialog yang jujur serta setara.
Para kiai sepuh dan tokoh kharismatik NU perlu kembali mengambil peran sentral sebagai penengah konflik pusat. Otoritas moral mereka masih menjadi rujukan utama warga NU.
PBNU juga perlu menghentikan kebiasaan menyelesaikan konflik melalui sanksi struktural semata. Pendekatan organisatoris tanpa sentuhan kultural hanya akan memperdalam luka.
Penegasan kembali khittah 1926 harus menjadi pijakan bersama. NU harus ditempatkan sebagai rumah besar umat, bukan alat kepentingan kelompok atau individu.
Selain itu, elite PBNU perlu menahan diri dari saling serang di ruang publik. Konflik pusat yang dipertontonkan hanya akan merusak marwah NU dan melemahkan peran strategisnya bagi bangsa.
Islah NU di tingkat pusat adalah kunci menyelamatkan masa depan organisasi. Saatnya NU kembali teduh, bersatu, dan fokus mengabdi kepada umat dan negara, sebagaimana cita-cita luhur para muassis.
Oleh: Mahmud Ismail
Wakil Sekretaris IKA PMII Bangkalan
Wartawan – Ketua PWI Bangkalan
