BANGKALAN, TIMESindo.com – Gerakan Pangan Murah Pemkab Bangkalan, pada Jumat 27 Februari 2026, di depan Pendopo Agung, menuai sorotan. Isu yang mencuat bukan soal harga, melainkan instruksi menghadirkan ASN.
Surat imbauan agar kepala OPD, staf ahli, direksi BUMD hingga jajaran ASN datang bersama keluarga dinilai janggal. Langkah itu memantik dugaan adanya kekhawatiran acara bakal sepi.
BACA JUGA: DPRD Bangkalan Cium Gimik Pangan Murah, ASN Dikhawatirkan Jadi “Pembeli Bayangan”
Ketua II PMII Bangkalan, Muhamad As’ad, menilai mobilisasi aparatur mencederai substansi program. Ia menyebut pasar murah seharusnya berdiri pada kebutuhan rakyat, bukan kekuatan birokrasi.
Ia mengatakan, partisipasi masyarakat idealnya tumbuh alami karena harga benar-benar lebih murah dari pasar. Jika selisih signifikan, warga akan datang tanpa perlu digiring.
“Kalau memang murah dan dibutuhkan, tanpa ASN pun masyarakat pasti datang,” tegas As’ad, Kamis 26 Februari 2026.
BACA JUGA: Sekda Bangkalan Terseret Aduan Lahan, Polda Bersiap Memeriksa
Menurutnya, pangan murah adalah instrumen menjaga daya beli, bukan panggung seremonial. Fokus kebijakan semestinya pada stabilitas harga dan ketepatan distribusi.
“Yang diuji itu harga dan ketersediaan barang, bukan kemampuan mengumpulkan pejabat atau ASN,” ujarnya.
As’ad menegaskan, ukuran keberhasilan bukan pada padatnya barisan ASN di lokasi. Manfaat nyata bagi masyarakat kecil adalah tolok ukur utama.
“Pasar pangan murah jangan berubah jadi ajang pencitraan. Rakyat butuh harga terjangkau, bukan keramaian,” pungkasnya. ***
