BANGKALAN, TIMESindo.com – Kritik terhadap Bupati Bangkalan Lukman Hakim terus menguat. Setelah Fraksi Demokrat, kini Fraksi PAN DPRD Bangkalan ikut menilai kepala daerah lalai membenahi birokrasi dan pelayanan publik.
Sorotan Fraksi PAN muncul menyusul anjloknya kinerja pelayanan publik Bangkalan di tingkat nasional. Kondisi itu dinilai sebagai alarm serius bagi tata kelola pemerintahan daerah.
BACA JUGA: Kinerja Pelayanan Publik Anjlok, Kepemimpinan Bupati Lukman Dipertanyakan
Penurunan kinerja tersebut tercermin dalam hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2025 yang dirilis Kementerian PAN-RB melalui Kepmen Nomor 3 Tahun 2026.
Dalam evaluasi itu, Bangkalan terpuruk di peringkat 190 nasional dengan indeks 3,78 dan hanya masuk kategori B. Posisi ini jauh merosot dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2024 lalu, Bangkalan masih berada di peringkat 105 dengan indeks 4,26 dan menyandang predikat A-. Penurunan tajam ini dinilai bukan sekadar angka, melainkan cermin lemahnya kepemimpinan birokrasi.
BACA JUGA: Dana Desa Menurun, PKDI Bangkalan Desak Dukungan Lintas Sektor
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Bangkalan, Solihin, menegaskan anjloknya peringkat PEKPPP menunjukkan kualitas pelayanan publik yang kian memburuk dan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat.
“Penurunan PEKPPP menandakan kualitas pelayanan publik ikut turun dan berdampak serius terhadap tata kelola pemerintahan,” tegas Solihin, Sabtu 17 Januari 2026.
Ia menekankan, PEKPPP merupakan indikator resmi yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2023, sehingga hasilnya wajib ditindaklanjuti kepala daerah.
Solihin juga mengingatkan, buruknya kinerja pelayanan berpotensi merusak reputasi Bangkalan di mata pemerintah pusat dan berimbas pada kepercayaan serta kebijakan anggaran.
“Kami sudah mengingatkan di pandangan umum fraksi, rotasi jabatan harus sesuai kompetensi. Faktanya masih banyak yang tidak tepat, dan sekarang nilainya turun,” ujarnya.
BACA JUGA: Kasus Lora Cabuli Santri Memanas, Massa Tagih Polda Jatim Usut Keterlibatan Keluarga
Fraksi PAN pun mendesak Bupati Lukman Hakim segera mengevaluasi kinerja OPD secara menyeluruh dan bertindak tegas terhadap unit layanan yang gagal memenuhi standar.
“Penurunan nilai PEKPPP menjadi indikator kinerja yang buruk. Jadi Bupati Bangkalan sebagai pimpinan harus bertindak tegas terhadap OPD yang tidak bekerja optimal,” kata dia.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat juga melontarkan kritik serupa dan menegaskan kemerosotan PEKPPP merupakan tanggung jawab penuh bupati.
“Dulu nilainya A-, sekarang turun jadi B. Ini bukan kebetulan, ini tanggung jawab Bupati Bangkalan,” tegas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi. ***
