BANGKALAN, TIMESindo.com – Gelombang kritik terhadap Laporan Keterangan Pertamggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangkalan tahun anggaran 2025, Madura, Jawa Timur belum mereda.
Setelah Fraksi PAN dan Golkar DPRD Bangkalan melontarkan serangan tajam, kini giliran Fraksi PKB dan Gerindra yang membongkar berbagai persoalan mendasar kinerja pemerintah daerah.
Sorotan sebelumnya datang dari PAN yang menilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) jauh dari target, dan Golkar mengkritisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan jalan ditempat.
BACA JUGA: Fraksi Golkar Kritik LKPJ Bupati Bangkalan: Angka Naik, Dampak Nihil
Ketua Fraksi PKB DPRD Bangkalan Mohammad Hotib menegaskan, LKPJ yang disampaikan belum mencerminkan kinerja optimal. Ia menyebut, banyak indikator pembangunan justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
“APBD kita tidak sehat. Ini harus diakui sebagai masalah serius, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegasnya, Jumat 3 April 2026.
Menurutnya, ketidakseimbangan struktur anggaran berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang. Ia menilai pemerintah daerah belum mampu mengelola prioritas dengan tepat.
Tak hanya itu, PKB juga menyoroti efektivitas belanja daerah yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Program dinilai berjalan, namun hasilnya belum terasa.
“Jangan hanya fokus pada serapan anggaran, tapi lihat dampaknya. Kalau tidak dirasakan rakyat, itu gagal,” lanjutnya.
BACA JUGA: Kesepakatan Dipelintir, PAN Soroti Dugaan “Main Sendiri” Mitra Kerja di PU LKPJ
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangkalan, Anton Bastoni mengarahkan kritik pada sektor infrastruktur. Ia menilai pembangunan jalan masih timpang dan kualitas proyek patut dipertanyakan.
“Pembangunan jalan tidak merata. Ada wilayah yang terus diperbaiki, tapi ada juga yang seolah diabaikan,” ujarnya.
Gerindra juga menyoroti mutu pekerjaan proyek yang dinilai belum memenuhi standar. Hal itu, menurutnya, berpotensi merugikan keuangan daerah dalam jangka panjang.
“Kalau kualitasnya buruk, anggaran akan terus terkuras untuk perbaikan. Ini bukan efisiensi, tapi pemborosan,” tegasnya.
Ia menambahkan, lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab utama persoalan tersebut. Pemerintah daerah dinilai belum serius memastikan kualitas pembangunan.
Bertambahnya kritik dari PKB dan Gerindra, tekanan terhadap LKPJ kian menguat. DPRD kini tidak hanya menyoroti capaian, tetapi juga mempertanyakan arah dan kualitas kebijakan pemerintah daerah secara menyeluruh.
Situasi ini menjadi sinyal keras bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah sedang diuji—dan LKPJ tak lagi cukup sekadar formalitas, melainkan harus menjawab kritik yang kian tajam.
Kritikan pedas dari fraksi-fraksi tersebut telah dibacakan dalam paripurna pandangan umum terhadap LKPJ Bupati Bangkalan, pada kamis 2 April 2026, sementara jawaban bupati dijadwal pada 6 April mendatang. ***
 Bupati Bangkalan tahun anggaran 2025, Madura, Jawa Timur belum mereda.){kind=link}