TIMESindo.com, BANGKALAN – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Solihin menyoroti program rehabilitasi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang dinilai masih dinilai terbatas.
“Selama ini tidak semua perumahan tersentuh program rehabilitasi. Padahal, banyak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang kondisinya memprihatinkan,” ujar dia, Senin 4 Agustus 2025.
Di menegaskan perlunya transparansi dalam pelaksanaan program serta penentuan skala prioritas yang tepat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Rehabilitasi PSU seharusnya tidak hanya jadi program tahunan, tapi solusi nyata untuk memperbaiki kualitas hidup warga,” kata dia.
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional F-PAN) juga mendesak DPRKP agar segera melakukan pemetaan dan pendataan terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di perumahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Langkah pendataan tersebut, lanjut Solihin, sangat penting agar pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam menentukan skala prioritas perbaikan. Sehingga program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
“Kalau datanya lengkap, pemerintah bisa lebih efektif dalam melakukan pemeliharaan. Tidak asal tunjuk lokasi, tapi berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak,” pungkasnya. ***
 Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Solihin menyoroti program rehabilitasi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang dinilai masih dinilai terbatas){kind=link}