BANGKALAN, TIMESindo.com – Paripurna DPRD Bangkalan soal LKPJ 2025 berubah menjadi panggung kritik. Fraksi Golkar menilai laporan kinerja bupati lebih banyak memoles angka ketimbang menjawab persoalan mendasar.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyoroti capaian pembangunan yang dinilai berjalan di tempat. Dua indikator krusial, IPM dan kemiskinan disebut belum menunjukkan lompatan berarti.
BACA JUGA: Kesepakatan Dipelintir, PAN Soroti Dugaan “Main Sendiri” Mitra Kerja di PU LKPJ
Anggota Fraksi Golkar, Musawwir, menyebut kenaikan IPM Bangkalan terlalu lambat. Dari 2024 ke 2025 hanya naik 0,82 persen menjadi 68,15 persen.
“Kalau sekadar naik, pasti semua daerah naik. Tapi kalau dibandingkan daerah lain, kita tertinggal jauh,” tegas dia, pada paripurna pandangan umum fraksi, Kamis 2 April 2026 pada rapat
Ia menilai sektor pendidikan dan kesehatan sebagai penopang utama IPM belum digarap serius. Tanpa intervensi tajam, kenaikan angka hanya akan jadi formalitas tahunan.
Masalah kemiskinan tak kalah memprihatinkan. Penurunannya hanya 0,41 persen, menjadi 18,25 persen pada 2025.
“Angka ini menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum berdampak nyata,” ujar Musawwir.
BACA JUGA: KKNT Kemanusiaan UTM di Aceh: Jauh dari Orang Tua, Pulang Membawa Makna
Fraksi Golkar mengingatkan, capaian dalam LKPJ tidak cukup dibaca sebagai deretan angka. Harus ada ukuran apakah kinerja itu selaras dengan target RPJMD.
Jika tren lambat ini dibiarkan, target jangka panjang dikhawatirkan meleset. Bahkan berpotensi sekadar menjadi janji tanpa realisasi.
“Kita tidak bisa puas dengan satu-dua indikator naik. Pertanyaannya, apakah ini mampu menuntaskan visi misi kepala daerah?” katanya.
Fraksi Golkar pun mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas. Tanpa koreksi serius, LKPJ hanya akan menjadi laporan rutin tanpa arah perubahan. ***
