BANGKALAN, TIMESindo.com – Fraksi PAN DPRD Bangkalan menyoroti hubungan eksekutif-legislatif yang dinilai tidak berjalan ideal. Aspirasi masyarakat melalui reses disebut kerap terabaikan dalam program pembangunan daerah.
Kritik itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Bangkalan, Solihin, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD, Selasa 4 Agustus 2026. Dia menilai persoalan tersebut menyentuh fungsi DPRD sebagai wakil rakyat.
BACA JUGA: Alumni Bersatu, UTM Melaju: Gala Dinner IKA Jadi Awal Tradisi Baru
Solihin menegaskan, reses merupakan agenda resmi DPRD untuk menyerap kebutuhan masyarakat. Karena itu, hasilnya tidak boleh berhenti sebagai dokumen tanpa tindak lanjut dalam kebijakan pemerintah.
“Banyak hasil reses yang merupakan aspirasi langsung masyarakat justru tidak terakomodasi dalam program pembangunan,” tegas Solihin.
Dia menyebut, usulan hasil reses telah diselaraskan dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. Namun, sejumlah program justru mengalami perubahan, pengalihan, hingga penghapusan tanpa pembahasan bersama DPRD.
“Perubahan program secara sepihak tanpa pembahasan bersama DPRD menjadi persoalan serius dalam kemitraan pemerintah daerah,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemkab Bangkalan Percepat Layanan Air Bersih Lewat PAMSIMAS 2026
Fraksi PAN menilai kondisi tersebut bukan hanya masalah teknis, tetapi menyangkut penghormatan terhadap fungsi legislatif. DPRD disebut tidak boleh hanya menjadi pemberi legitimasi atas keputusan eksekutif.
“DPRD adalah mitra konstitusional pemerintah daerah, bukan pelengkap prosedur. Pola seperti ini bertentangan dengan prinsip check and balances serta mengabaikan aspirasi rakyat,” pungkas Solihin. (Helmi Yahya)
