BANGKALAN, TIMESindo.com – Isu ketenagakerjaan dipersoalkan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangkalan demo Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker), Senin (4/5/2026), dengan kritik bahwa negara dinilai abai memastikan hak dasar buruh.
Aksi ini tidak sekadar seremonial. GMNI menyoroti jurang antara regulasi dan praktik, mulai dari upah, jaminan sosial, hingga pelatihan kerja yang dianggap belum menyentuh kebutuhan riil pekerja.
BACA JUGA: HUT Gagak Rimang, Banditz Pertelon Milik H. Takdir Juara 2 Kerapan Sapi Kelas Bawah
Ketua GMNI Bangkalan, Fawas El Madani, menilai ketimpangan itu nyata di lapangan. Ia menyebut keadilan sosial dalam sektor ketenagakerjaan masih sebatas jargon.
“Kesenjangan antara norma hukum dan realitas pekerja di Bangkalan masih lebar,” ujar Fawas.
GMNI juga menyoroti praktik pengupahan yang dinilai belum memenuhi standar hidup layak. Sejumlah perusahaan disebut belum patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
“Upah pekerja belum sepenuhnya mencerminkan kelayakan hidup,” katanya.
BACA JUGA: Pengurus PMII STKIP PGRI Bangkalan Resmi Dilantik, Tegaskan Arah Gerakan Kader
Selain itu, GMNI menemukan persoalan dalam perlindungan sosial. Masih ada pekerja yang belum terdaftar atau belum merasakan manfaat optimal dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Masih ada pekerja yang tidak terdaftar atau tidak mendapat manfaat BPJS secara optimal,” tegasnya.
Kepala Disperinaker Bangkalan, Jimmy Tri Sukmana, menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik. Ia mengatakan aspirasi mahasiswa akan dijadikan bahan evaluasi kebijakan ke depan.
“Kegiatan kami terbatas karena penghematan anggaran,” ujar Jimmy. (Red)
 Bangkalan demo Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker){kind=link}