BANGKALAN, TIMESindo.com – Dukungan politik tak lagi jadi tameng. Lima fraksi DPRD Bangkalan justru serempak menguliti LKPJ Bupati 2025, menandai retaknya kepuasan atas kinerja pemerintah daerah.
Fraksi PAN, Golkar, PKB, Gerindra, dan Demokrat menyuarakan kritik tajam dalam forum resmi. Alih-alih formalitas, pandangan fraksi berubah menjadi evaluasi keras atas capaian yang dinilai jauh dari harapan publik.
BACA JUGA: Konsolidasi Diperketat, PS COBRA Satukan Komando hingga Ranting
Fraksi PAN membuka dengan sorotan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang hanya 79,39, terpaut lebar dari target 86. Angka ini dianggap bukan sekadar statistik, melainkan cerminan layanan publik yang belum optimal.
“Ini bukan sekadar selisih angka, tapi bukti pelayanan publik belum memenuhi ekspektasi masyarakat,” tegas Wakil Ketua Fraksi PAN, Solihin.
Ia menilai rendahnya IKM menunjukkan program pemerintah belum menyentuh persoalan mendasar. Menurutnya, ada jurang antara laporan administratif dan realitas yang dirasakan warga.
“Fakta ini menunjukkan ada yang salah secara mendasar. Perbaikan yang dilakukan belum menyentuh akar persoalan,” lanjutnya.
BACA JUGA: APBD Tersedot Belanja Rutin, PMII Sebut Bangkalan Kehilangan Arah
Kritik berlanjut dari Fraksi Golkar yang menilai laju pembangunan berjalan di tempat. Indikator makro seperti IPM dan kemiskinan dinilai stagnan dan tak memberi dampak signifikan.
“Kenaikan IPM hanya 0,82 persen jadi 68,15, sementara kemiskinan turun tipis 0,41 persen ke 18,25. Ini terlalu lambat,” kata Anggota Fraksi Golkar, Musawwir.
Ia mengingatkan, tren lambat ini berpotensi menggagalkan target jangka panjang kepala daerah. Bahkan, capaian tersebut dikhawatirkan hanya menjadi deretan angka tanpa makna substantif.
“Kita tidak bisa puas dengan satu-dua indikator naik. Apakah ini cukup untuk menuntaskan visi misi?” ujarnya.
BACA JUGA: KKNT Kemanusiaan UTM di Aceh: Jauh dari Orang Tua, Pulang Membawa Makna
Fraksi PKB menyoroti struktur APBD yang dinilai tidak sehat. Dominasi belanja operasional hingga 72 persen dan minimnya alokasi infrastruktur dianggap sebagai kegagalan dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Ini bukti belum ada refocusing radikal. Bahkan berpotensi terkena sanksi penundaan DTU di 2027,” tegas Ketua Fraksi PKB, Mohammad Hotib.
Selain itu, pemerataan pembangunan juga dipersoalkan. PKB menilai pembangunan masih bias wilayah dan belum mencerminkan keadilan distribusi anggaran.
“Kami minta perubahan anggaran 2026 diarahkan pada pemerataan yang berkeadilan,” tambahnya.
BACA JUGA: Kasda Bangkalan Diduga Jebol, Rp34 Miliar Dana Pelabuhan Socah Diselidiki Kejari
Fraksi Demokrat mengangkat anomali lonjakan PDRB lebih dari 75 persen yang dinilai tidak wajar. Mereka mempertanyakan transparansi perhitungan serta dampaknya yang tak terasa di masyarakat.
“Kenaikan ini harus dijelaskan terbuka. Apa faktor pendorongnya dan kenapa tidak terasa?” tegas Ketua Fraksi Demokrat Fadhur Rosi.
Demokrat juga menemukan ketidaksinkronan data kependudukan serta belum optimalnya sektor pendidikan dan pariwisata dalam mendorong PAD. Hal ini dinilai berpotensi melahirkan kebijakan yang meleset.
“Kalau data tidak akurat, bagaimana kebijakan bisa tepat sasaran?” tandasnya.
BACA JUGA: Setelah PAN dan Golkar, PKB–Gerindra Giliran “Hantam” LKPJ Bupati Bangkalan
Fraksi Gerindra menutup dengan kritik pada ketimpangan infrastruktur. Mereka menilai pembangunan jalan belum merata dan kualitasnya masih dipertanyakan.
“Apakah pembangunan ini sudah merata? Jawabannya belum. Bahkan ada proyek yang tidak sesuai spesifikasi,” ujar Ketua Fraksi Gerindra, Anton Bastoni.
Gerindra juga menyinggung klaim keberhasilan seperti opini WTP yang dianggap belum mencerminkan kondisi riil. Mereka mendesak audit menyeluruh agar capaian tak berhenti pada angka.
“Kami minta evaluasi serius, agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Menariknya, lima fraksi tersebut merupakan bagian dari koalisi pendukung saat Pilkada. Dengan total 29 kursi di DPRD, kritik ini menjadi sinyal kuat bahwa evaluasi kini datang dari lingkar dalam kekuasaan. ***
