BANGKALAN, TIMESindo.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 Pemkab Bangkalan menuai kritik tajam. Dokumen tahunan itu dinilai belum menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat.
Sorotan utama mengarah pada absennya program konkret untuk sektor dasar. Padahal, fondasi ekonomi daerah bertumpu pada nelayan dan petani.
BACA JUGA: UTM Gandeng Bawaslu, Perkuat Literasi Demokrasi Mahasiswa
Pembahasan ini mengemuka dalam hearing Komisi II DPRD Bangkalan bersama mitra kerja pada Senin 13 April 2026. Forum itu menjadi ajang membedah capaian sekaligus menguji klaim kinerja pemerintah.
Anggota Komisi II DPRD Bangkalan, Samsol Arif Marla, menilai arah kebijakan masih jauh dari kebutuhan riil masyarakat. Ia menyebut program pemerintah belum menyasar sektor paling krusial.
“LKJP 2025 belum menyentuh fundamental ekonomi masyarakat, terutama nelayan dan petani,” tegasnya, Selasa 14 April 2026.
Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan. Namun, dalam praktiknya, justru belum terlihat intervensi signifikan dari pemerintah daerah.
Dia menilai program yang dijalankan sepanjang 2025 lebih bersifat administratif ketimbang menyentuh kebutuhan lapangan. Akibatnya, kesejahteraan petani dan nelayan masih stagnan.
“Program pemerintah belum mampu menyasar hal dasar perekonomian masyarakat. Dampaknya, mereka belum bisa hidup layak,” ujarnya.
BACA JUGA: Tak Memberi Teladan, Sekda Bangkalan Tertidur Saat Paripurna
Meski ada klaim peningkatan indeks sektor pertanian, Samsol mempertanyakan validitas capaian tersebut. Ia menduga kenaikan itu bukan hasil kebijakan pemerintah.
“Perlu diuji, apakah itu karena kebijakan atau sekadar faktor alam seperti curah hujan. Kami meyakini minimnya dukungan sarana dan prasarana menjadi bukti lemahnya intervensi pemerintah,” kata dia.
Dalam LKPJ 2025, produktivitas pertanian tercatat 6,72 atau 1.050 persen dari target indeks 0,64. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dan seolah mencerminkan peningkatan kinerja sektor pertanian. (Red)
 2025 Pemkab Bangkalan menuai kritik tajam. Dokumen tahunan itu dinilai belum menyentuh akar){kind=link}