Oleh: Dr. Achmarul Fajar, SE.,MM, CELM
OPINI : Industrialisasi di Madura, terutama Kabupaten Bangkalan, adalah masalah yang lebih kompleks daripada membahasnya dalam kerangka sederhana antara “ulama versus industri.” Industrialisasi meningkatkan kesempatan kerja, investasi, basis produksi lokal, pasar UMKM, dan pengurangan ketergantungan ekonomi terhadap sektor primer. Di sisi lain, pembangunan industri yang tidak dirancang secara inklusif dapat menyebabkan ketimpangan, masalah lingkungan, perubahan tata ruang, tekanan terhadap sumber daya lokal, dan perubahan sosial dan budaya. Karena itu, kritik keagamaan terhadap industrialisasi harus dibaca sebagai bagian dari diskusi sosial tentang model pembangunan yang sesuai dengan sifat masyarakat Madura. Tidak benar jika kritik terhadap proyek atau model industrialisasi secara otomatis diartikan sebagai penolakan terhadap seluruh kegiatan industri. Dalam hal ini, Bangkalan memiliki posisi yang sangat strategis. Kabupaten ini adalah bagian Pulau Madura yang paling dekat dengan Surabaya. Jembatan Suramadu menghubungkannya langsung dengan Jawa. Posisi ini memberikan keunggulan konektivitas, yang secara teoritis dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan industri, logistik, perdagangan, pergudangan, dan berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan lebih banyak keuntungan.
Agenda industrialisasi Bangkalan semakin bergerak maju, menurut perkembangan terbaru. Dalam upaya untuk mendorong investasi dan pengembangan industri di Kabupaten di Madura, pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan penjajakan kerja sama investasi dengan PT Krakatau Steel pada Mei 2026. Pada Agustus 2026, pemerintah pusat menyatakan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok akan diperkuat untuk pembangunan Kawasan Industri Wiraraja Madura di Kabupaten Bangkalan. Dengan pengembangan pergudangan, manufaktur, dan energi yang ramah lingkungan, wilayah ini diubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. (Departemen Keuangan Indonesia). Oleh karena itu, pertanyaan akademiknya bukan hanya “apakah Madura perlu industrialisasi?” tetapi lebih tentang jenis industrialisasi yang dibutuhkan Bangkalan, siapa yang memperoleh keuntungan darinya, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, dan bagaimana nilai sosial-keagamaan Madura ditempatkan dalam proses pembangunan.
Bangkalan Pertumbuhan Ekonomi Yang Belum Sepenuhnya Mengubah Struktur Ekonomi.
Data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik memberikan gambaran yang sangat baik tentang situasi ekonomi Bangkalan. Ekonomi Bangkalan hanya tumbuh 1,94 persen pada 2024, dengan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp28,74 triliun. Namun, pada tahun 2025, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi 4,53 persen, dengan PDRB atas dasar harga berlaku meningkat menjadi Rp30,70 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp18,29 triliun. Angka 4,53% jelas menunjukkan kemajuan. Namun, dari perspektif akademik, pertumbuhan ekonomi tidak dapat diukur hanya dengan melihat angka-angka agregat. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan ini menghasilkan perubahan struktural, peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan pekerjaan formal, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan pengurangan kemiskinan. Ini adalah di mana tantangan Bangkalan menjadi menarik. Dengan nilai sekitar Rp5,97 triliun, pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu sektor terbesar, menurut struktur PDRB 2024. Perdagangan besar dan eceran mencapai sekitar Rp5,61 triliun, dan konstruksi mencapai sekitar Rp4,59 triliun. Industri pengolahan masih menghasilkan sekitar Rp873,90 miliar. (Kabupaten Bangkalan). Data menunjukkan bahwa perekonomian Bangkalan belum didorong oleh industri pengolahan. Meskipun nilai tambah industri pengolahan meningkat dari sekitar Rp573,62 miliar pada 2020 menjadi Rp873,90 miliar pada 2024, kontribusinya masih agak kecil dibandingkan dengan sektor pertanian dan perdagangan. (Inspektorat Bangkalan) Kondisi ini sangat signifikan. Jika daerah bergantung terlalu banyak pada sektor primer, mereka cenderung menghadapi masalah seperti produktivitas, fluktuasi harga komoditas, ketergantungan musim, dan keterbatasan untuk menciptakan pekerjaan yang sangat produktif. Melalui proses penambahan nilai, industrialisasi dapat menjadi alat untuk mengubah struktur ini. Sumber daya pertanian, perikanan, dan lokal diubah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi daripada hanya bahan mentah.
Kemiskinan: Pertumbuhan Ekonomi Belum Selesai Menjawab Persoalan
Indikator kemiskinan juga menunjukkan masalah pembangunan Bangkalan. Menurut BPS, persentase penduduk miskin di Bangkalan pada Maret 2025 adalah 18,25%, turun dari 18,66% pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin turun dari sekitar 190,94 ribu orang menjadi 187,90 ribu orang. Namun, angka 18,25% menunjukkan bahwa hampir satu dari lima orang masih berada di bawah garis kemiskinan menurut ukuran BPS. Garis kemiskinan di Bangkalan pada Maret 2025 adalah Rp5.66,280 per kapita per bulan, meningkat 3,52 % dibandingkan Maret 2024. BPS Bangkalan (BPS). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bangkalan masih menghadapi masalah distribusi dan kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi baru hanya bermakna jika diikuti oleh pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan ini tidak hanya harus meningkatkan nilai output daerah, tetapi juga harus memberikan peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat bawah. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bangkalan masih menghadapi masalah distribusi dan kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi baru hanya bermakna jika diikuti oleh pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan ini tidak hanya harus meningkatkan nilai output daerah, tetapi juga harus memberikan peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat bawah.
Tantangan Ketenagakerjaan
Faktor lain yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh adalah dimensi ketenagakerjaan. Pada Agustus 2025, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bangkalan sebesar 5,31% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68,94%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pasar kerja Bangkalan masih sulit. Meskipun industrialisasi dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja, itu tidak otomatis menyelesaikan pengangguran. Hal ini karena industri kontemporer biasanya membutuhkan pekerja yang memiliki keterampilan khusus. Investasi dapat masuk jika masyarakat lokal tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi tenaga kerja dari luar daerah akan lebih banyak memanfaatkan kesempatan kerja. Oleh karena itu, industrialisasi harus sejalan dengan pertumbuhan modal manusia. Sistem pelatihan yang berbasis industri harus dibangun oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, pesantren, sekolah kejuruan, dunia usaha, dan industri. Sebelum industri beroperasi secara penuh, program seperti pelatihan industri, pelatihan lanjutan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, internship, dan link and match harus disiapkan. Jika tidak, Bangkalan hanya akan menjadi lokasi industri; namun, masyarakatnya mungkin tidak terlibat secara signifikan dalam industrialisasi.
Mengapa Industrialisasi Menjadi Relevan
Industrialisasi memiliki banyak tujuan strategis dalam teori pembangunan ekonomi.
Pertama, industri memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas karyawannya. Ketika pekerja beralih dari kegiatan ekonomi berproduktivitas rendah ke kegiatan manufaktur atau jasa kontemporer, mereka berpotensi memperoleh lebih banyak pendapatan dan produktivitas. Akibatnya, industri menghasilkan efek multiplier. Kawasan industri membutuhkan lebih dari pekerja pabrik. Transportasi, pergudangan, makanan, keuangan, perumahan, perdagangan, keamanan, pemeliharaan mesin, logistik, dan layanan profesional adalah semua komponen yang diperlukan. Ketiga, industrialisasi dapat memicu permintaan baru untuk UMKM, seperti restoran, jasa transportasi, konveksi, percetakan, bengkel, bahan baku, dan jasa digital. Keempat, industrialisasi dapat memicu transfer teknologi. Kelima, wilayah industri mungkin memiliki kapasitas untuk memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan pasar domestik dan internasional. Karena ada rencana untuk membangun Kawasan Industri Wiraraja Madura, argumen ini semakin relevan untuk Bangkalan. Pada Agustus 2026, pemerintah pusat mengumumkan pembangunan wilayah tersebut sebagai upaya untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. (Departemen Keuangan Indonesia)
Tetapi Industrialisasi Bukan Obat Untuk Semua Persoalan
Di sini, kehati-hatian akademik diperlukan. Industrialisasi tidak boleh dianggap sebagai “obat tunggal” untuk masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Industrialisasi memerlukan pertimbangan risiko. Pertama, faktor eksternal lingkungan. Industri yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan limbah, emisi, dan tekanan pada air, tanah, dan ekosistem. Kedua, terdapat risiko pergeseran lahan atau perubahan penggunaan lahan yang dapat memengaruhi masyarakat lokal dan petani. Ketiga, apabila keuntungan investasi terkonsentrasi pada pemilik modal dan masyarakat lokal hanya menjadi pekerja berupah rendah, terjadi ketimpangan ekonomi. Keempat, ada risiko kerusakan sosial karena perubahan ekonomi yang cepat dapat mengubah cara orang hidup. Kelima, ekonomi enclave adalah bahaya. Ini adalah ketika sebuah wilayah industri berkembang tetapi tidak memiliki hubungan ekonomi dengan masyarakat sekitarnya. Akibatnya, industrialisasi Bangkalan harus dibangun berdasarkan prinsip industrialisasi yang responsif.
Nilai Keagamaan Dan Kearifan Lokal Tidak Seharusnya Berhadapan Dengan Industrialisasi
Madura memiliki sifat sosial yang kuat. Keluarga, tokoh masyarakat, pesantren, ulama, dan komunitas keagamaan sangat penting dalam kehidupan sosial. Akibatnya, pembangunan industri yang mengabaikan struktur sosial tersebut dapat menghadapi tantangan. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa industrialisasi dan nilai keagamaan harus diposisikan sebagai lawan yang bertentangan. Nilai keagamaan dapat berfungsi sebagai kapital sosial dalam pembangunan. Perusahaan dapat menggunakan prinsip-prinsip seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian sosial, keadilan, dan kebermanfaatan untuk membangun tata kelolanya.Dalam perspektif ini, perusahaan Madura tidak hanya harus menghasilkan keuntungan (profit), tetapi juga menghasilkan orang (people) dan planet (earth). Konsep ini sejalan dengan tiga prinsip bottom line: keuntungan, manusia, dan Bumi. Oleh karena itu, diskusi dengan ulama tidak menghalangi industrialisasi. Sebaliknya, percakapan dapat berfungsi sebagai cara untuk menjamin bahwa aspek sosial dan etika dari pembangunan ekonomi tetap diperhatikan.
Industrialisasi Dan Persoalan Narkoba: Jangan Dibuat Hubungan Sebab-Akibat Yang Sederhana
Pembangunan sosial-ekonomi juga sering membahas masalah narkoba. Tapi “tanpa industrialisasi narkoba marak” atau “industrialisasi otomatis mengurangi narkoba” adalah kesimpulan yang tidak boleh dicapai oleh akademisi. Membandingkan dua indikator tidak cukup untuk membuktikan hubungan. Narkotika adalah masalah yang memiliki banyak aspek, termasuk geografi, sosial, ekonomi, jaringan kriminal, keluarga, lingkungan pergaulan, penegakan hukum, dan faktor individu. Data lokal menunjukkan bahwa Bangkalan memiliki masalah narkoba yang serius. Sepanjang tahun 2025, polisi Bangkalan menemukan 212 kasus narkoba, naik dari 124 kasus pada tahun 2024. Jumlah orang yang didakwa meningkat dari 177 menjadi 229, dan jumlah sabu yang ditemukan meningkat dari 1.306,50 gram menjadi 1.843,30 gram. (Ketua DPRD Bangkalan). Namun, jumlah kasus yang diungkapkan harus dipahami dengan hati-hati. Pengungkapan yang meningkat tidak hanya dapat menunjukkan peningkatan aktivitas peredaran, tetapi juga dapat menunjukkan peningkatan kinerja penegakan hukum. Oleh karena itu, tidak tepat untuk menggunakannya sebagai satu-satunya bukti bahwa keadaan sosial masyarakat semakin memburuk. Selain itu, BNN menunjukkan bahwa narkotika adalah masalah yang kompleks di tingkat nasional yang mencakup aspek kesehatan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, lebih baik untuk menggabungkan penegakan hukum, rehabilitasi, ruang publik, pendidikan, penguatan keluarga, dan pemberdayaan pemuda dalam satu strategi. Industri adalah salah satu bagian dari pembangunan sosial-ekonomi, tetapi itu bukan satu-satunya pendekatan untuk memerangi narkoba.
Model Yang Sesuia Untuk Industrialisasi Untuk Bangkalan
Pertanyaan penting berikutnya adalah jenis industrialisasi yang diperlukan Bangkalan. Pertama dan terpenting, industrialisasi hijau. Industri lokal harus dimulai dengan teknologi yang lebih bersih, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan perlindungan sumber daya air. Pemerintah harus memastikan bahwa bisnis lokal yang memenuhi standar dapat memenuhi kebutuhan industri sebanyak mungkin. Ketiga, industrialisasi yang terkait dengan usaha kecil dan menengah (SME). UMK tidak boleh hanya menonton. Harus dimasukkan ke dalam rantai pasokan.
Keempat, industrialisasi berbasis keterampilan. Sebelum investasi fisik, pendidikan dan pelatihan harus diinvestasikan. Kelima, industrialisasi berbasis komunitas. Proses perencanaan harus melibatkan masyarakat sekitar. Keenam adalah industrialisasi halal dan moral, yang sangat berkaitan dengan sifat sosial Madura. Standar halal dan etika bisnis dapat digunakan untuk mengembangkan industri makanan, minuman, kosmetik, farmasi, fesyen, dan produk berbasis budaya. Ketujuh adalah industrialisasi digital. Digitalisasi dapat meningkatkan hubungan industri dengan UMKM, pemasaran, logistik, pembiayaan, dan inovasi.
Pesantren Sebagai Mitra Pembangunan
Menghubungkan industrialisasi dengan lingkungan pesantren adalah salah satu pendekatan yang menarik bagi Bangkalan. Pesantren tidak hanya harus berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama. Dalam ekonomi kontemporer, mereka dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan kewirausahaan, pendidikan keterampilan, koperasi, industri halal, pertanian modern, ekonomi kreatif, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM). Bisnis dan pesantren dapat bekerja sama melalui pelatihan keterampilan, inkubator bisnis, koperasi, pendidikan vokasi, sertifikasi halal, makanan halal, iklan digital, pengembangan ekonomi kreatif, program magang, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nilai keagamaan dilihat dalam model ini sebagai modal sosial untuk membangun industrialisasi yang beretika, bukan sebagai penghalang investasi.
Dari Industrilisiasi Ke Transformasi Ekonomi
Membangun pabrik bukanlah tujuan akhir industrialisasi. Konstruksi pabrik merupakan input, dan investasi merupakan alat. Namun, transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah hasilnya. Kerangka berpikirnya dapat digambarkan sebagai berikut: Investasi, Industri, Lapangan Kerja, Pendapatan, Konsumsi, UMKM, Nilai Tambah, Pendapatan Daerah, dan Pengurangan Kemiskinan. Namun, rantai ini hanya dapat berfungsi ketika ada koneksi ekonomi yang kuat. Jika industri hanya menerima bahan baku dari luar, mempekerjakan orang dari luar, dan menjual produknya ke luar, dan keuntungan juga mengalir keluar dari wilayah tersebut, dampak lokalnya akan berkurang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membangun hubungan ekonomi lokal untuk setiap investasi besar. Semua investasi besar harus memiliki bukti manfaat lokal yang jelas.
Tata Kelola Menjadi Kunci
Pada akhirnya, governance adalah topik diskusi tentang industrialisasi. Lokasi industri, tata ruang, dampak lingkungan, kebutuhan air, tenaga kerja, kompensasi lahan, penerimaan daerah, dan manfaat ekonomi sangat penting bagi masyarakat. Akibatnya, proses pembangunan harus melibatkan pemerintah, legislatif, pesantren, akademisi, pengusaha, pemuda, perempuan, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang terdampak. Konflik tidak harus menyebabkan dialog publik. Sebelum membuat keputusan investasi, diskusi harus dilakukan. Sederhananya, pembangunan berkelanjutan memerlukan legitimasi sosial.
Bangkalan Memerlukan Jalan Tengah
Sebenarnya, bangkalan tidak perlu memilih antara “agama atau industri”. Membangun industrialisasi yang sesuai dengan prinsip keagamaan dan kebutuhan masyarakat lokal adalah pilihan yang lebih logis. Dengan kata lain, investasi diterima, tetapi tidak secara bebas. Meskipun industri mendapatkan dukungan, mereka harus bertanggung jawab. Meskipun lapangan kerja meningkat, prioritas harus diberikan kepada tenaga kerja lokal. Meskipun kawasan industri dibangun, lingkungan harus dipertahankan. UMKM dibuat agar mereka tidak tersisih. Modal sosial pembangunan mencakup ulama dan pesantren. Metode ini menghasilkan hasil yang lebih baik daripada menantang industrialisasi dan ulama. Dalam situasi di mana perspektif yang berbeda tentang industrialisasi timbul, perbedaan tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem pengaturan dan keseimbangan dalam pembangunan daerah. Agar investasi tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan, diperlukan kritik sosial.
(Dr. Achmarul Fajar, SE., MM, CELM merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Madura dan Ketua: Center Of Research, Innovation, dan Development (CRISDA) Madura )
