BANGKALAN, TIMESindo.com – Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa, bukan sekadar menjadi jalur distribusi barang dari perusahaan besar.
Pengamat ekonomi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Achdiar Redy Setiawan, mengatakan potensi KDKMP sangat besar apabila mampu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan hasil produksi warga desa.
BACA JUGA: Final PKDI Cup II Digelar di Bangkalan, Moch Wijdan: Jadi Kebanggaan Masyarakat Madura
Menurutnya, koperasi dapat mengambil peran sebagai penampung hasil pertanian maupun produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pola tersebut dinilai dapat membuka pasar baru bagi pelaku usaha.
“UMKM dan petani lokal harus segera mempersiapkan diri agar siap masuk dalam rantai pasok KDKMP,” ujar Redy, sapaan akrab Achdiar Redy Setiawan, Jumat, 2 Oktober 2026.
Dia menjelaskan, kesempatan tersebut harus diikuti kesiapan produk. Pelaku UMKM dan petani perlu memastikan barang yang ditawarkan memiliki mutu serta mampu memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.
Pria yang saat ini jabat Ketua Jurusan Akuntansi UTM itu menyebut kualitas produk tidak hanya berkaitan dengan isi barang. Kemasan yang aman dan rapi, aspek kebersihan, standar kesehatan, serta sertifikasi halal juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
BACA JUGA: Fraksi Golkar Sebut Perubahan APBD Bangkalan Cacat Administrasi
Di sisi lain, pengelola KDKMP juga perlu membangun pola kerja sama yang sehat dengan pelaku usaha lokal. Penentuan harga harus dilakukan secara terbuka agar tidak merugikan produsen maupun masyarakat sebagai konsumen.
“Penentuan harga harus memperhitungkan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Break Even Point (BEP) yang realistis,” jelas Redy, alumni S3 Universiti Sains Malaysia itu
Dia menilai persoalan tersebut penting karena KDKMP memiliki fungsi lebih besar daripada sekadar menyediakan barang kebutuhan masyarakat. Koperasi diharapkan ikut membentuk ekosistem perdagangan yang memberi ruang bagi produksi desa.
Data Simkopdes, lanjut Redy menunjukkan nilai transaksi KDKMP telah mencapai sekitar Rp59,6 miliar. Namun, transaksi tersebut masih banyak ditopang produk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan konglomerasi besar.
Komoditas yang mendominasi transaksi tersebut antara lain pupuk, minyak goreng, dan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG). Kondisi itu dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan penyerapan produk yang dihasilkan masyarakat setempat.
Karena itu, KDKMP didorong membangun rantai pasok yang memberikan ruang lebih besar bagi komoditas lokal. Produk pertanian dan UMKM desa dapat menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi koperasi.
BACA JUGA: Mahasiswa FKIP UTM Kenalkan Bahaya Fast Food dan Gizi Jagung
Redy juga mengingatkan agar pengembangan KDKMP tetap memperhatikan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan gerai usaha warga. Kerja sama diperlukan agar koperasi tidak justru berbenturan dengan usaha yang telah berjalan.
“Penguatan rantai pasok lokal dengan prioritas komoditas lokal akan menjaga sirkulasi uang tetap berputar di tingkat desa,” tegas Redy.
Menurut dia, ukuran keberhasilan KDKMP tidak berhenti pada besarnya transaksi. Manfaat terhadap pelaku usaha, petani, dan aktivitas ekonomi masyarakat desa menjadi bagian penting dari keberlanjutan koperasi tersebut. ***
 dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa){kind=link}