BANGKALAN, TIMESindo.com – Dugaan fee proyek revitalisasi sekolah dasar (SD) di Bangkalan mencuat. Rumah Advokasi Rakyat (RAR) menyebut ada dugaan potongan 10 persen, termasuk 5 persen yang diklaim untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua RAR Bangkalan, Risang Bima Wijaya, menyebut anggaran revitalisasi mencapai Rp38 miliar. Sebanyak 40 sekolah telah menerima pencairan, sedangkan 50 lainnya masuk tahap kedua.
BACA JUGA: Dugaan Kakek Hamili Cucu, Anggota DPRD Bangkalan Minta Polisi Tangani Serius
Risang menduga sekolah penerima bantuan dikumpulkan di Dinas Pendidikan (Disdik). Mereka disebut diarahkan menyiapkan anggaran pajak dan kebutuhan lainnya.
“Ada pemotongan 10 persen. Katanya, sekolah dikumpulkan ke sini (Disdik), lalu diajari menyiapkan anggaran pajak dan 5 persen untuk BPK,” ungkap Risang, Kamis (15/10/2026).
RAR juga mempertanyakan dugaan keterlibatan Disdik dalam penentuan vendor. Padahal, menurut Risang, pengerjaan bantuan seharusnya dilakukan secara swakelola oleh sekolah.
“Disdik sebenarnya tidak punya peran dalam menentukan siapa yang mengerjakan. Sekolah mendapatkan bantuan berdasarkan pengajuan melalui Dapodik, bukan karena jasa atau bantuan dari dinas,” tegasnya.
Selain dugaan fee, RAR menyoroti pekerjaan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi. Risang meminta dugaan penyimpangan tersebut ditelusuri.
“Banyak temuan di lapangan yang tidak sesuai spesifikasi. Pekerjaan yang seharusnya swakelola justru dikerjakan vendor, ditambah lagi dugaan pemotongan,” ujarnya.
BACA JUGA: Kejari Bangkalan Bungkam, Transparansi Lelang Dipertanyakan
Sementara itu, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Disdik Bangkalan, R. Adi Purnomo, membantah adanya pemotongan anggaran.
“Jadi, saya kira dan saya tahu tidak ada pemotongan dalam revitalisasi ini,” kata Adi.
Ia menjelaskan, Disdik hanya meneruskan informasi bantuan dari pemerintah pusat. Pihaknya juga membantu sekolah dalam penginputan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Sekolah terkadang tidak tahu kalau mendapatkan bantuan. Karena itu, informasi dari pusat kami teruskan dan kami bantu agar kebutuhan data di Dapodik terpenuhi,” pungkasnya.
Diketahui, RAR Bangkalan menggelar demonstrasi di depan kantor Disdik setempat pada Kamis (15/10/2026). Mereka menyoroti dugaan fee proyek revitalisasi SD dan mendesak agar persoalan tersebut ditelusuri.
, lalu diajari menyiapkan anggaran pajak dan 5 persen untuk BPK,”){kind=link}