Oleh
Abd Holik*
OPINI, TIMESindo.com – Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk pencalonannya pada Pemilu 2024 lalu. Putusan ini jelas bakal makin menaikkan tensi politik di Indonesia, melanjutkan rentetan kegaduhan sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebelumnya.
Meski putusan MK waktu itu tidak sampai mendiskualifikasi posisi Gibran, mereka menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran punya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang sah untuk disetarakan dengan sekolah setingkat SMA. Nah, putusan hukum dari MA yang baru keluar ini tentu saja makin memukul legitimasi politik sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap Gibran sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia.
Konsekuensinya berat syarat pencalonannya terkait pendidikan kini dibatalkan secara surut, dan surat keterangan penyetaraan ijazahnya dianggap tidak sah. Secara politik, posisi Wapres Gibran kian hari kian terpojok, sementara isu pemakzulan di Senayan juga berembus makin kencang.
Dalam situasi genting seperti ini, perhatian publik otomatis tidak cuma mengarah ke Gibran Rakabuming Raka saja. Keluarga besarnya ikut tersorot tajam sang ayah yang merupakan mantan presiden RI dua periode, hingga iparnya, Bobby, yang kini menjabat sebagai gubernur.
Pertanyaannya, apakah Jokowi akan diam saja melihat Gibran dihimpit bayang-bayang pemakzulan? Atau sang ayah akan habis-habisan mendukung putranya demi mempertahankan jabatan wakil presiden?
Sebagai seorang ayah, rasanya tidak mungkin Jokowi membiarkan anaknya turun dari kursi takhta nomor dua di republik ini dengan kondisi su’ul khotimah dan berselimut rasa malu. Namun, ombak politik yang dihadapi Gibran sekarang kian hari kian kencang.
Beberapa partai penghuni Senayan, pasca-putusan MA ini, sudah mulai meniup-niupkan angin pemakzulan. Jokowi tentu tidak mungkin mendorong anaknya untuk langsung menyerah dan turun dari kursi wakil presiden. Capaian politik setinggi ini diraih dengan susah payah, jadi tidak mungkin mau dilenyapkan begitu saja, tentu sang ayah tidak akan rela. Di sinilah Jokowi benar-benar diuji energi politiknya, sementara di sisi lain, hak prerogatifnya sebagai presiden pun sudah tamat.
Sang Korea Tanah Jawa
Jokowi tentu saja akan membuka kembali papan caturnya. Beliau akan menghitung ulang strategi untuk menangkal serangan dari lawan-lawan politiknya. Di sisi lain, beliau juga memegang teguh prinsip Jawa yang pernah disampaikan dalam pidatonya: “Aja grasa-grusu” (jangan tergesa-gesa). Prinsip ini pas sekali dengan filosofi permainan catur. Hitung-hitungan politik Jokowi pasti diupayakan matang demi mengamankan posisi sang putra, Gibran Rakabuming Raka, kendati putusan MA dan MK sekarang sudah sejalan.
Sejarah Panjang Karier Politik Jokowi
Awal karier politik Jokowi dimulai saat menjadi Wali Kota Surakarta (Solo) pada periode 2005–2010. Waktu itu, beliau berangkat dari PDI-P berpasangan dengan F.X. Hadi Rudyatmo. Beliau kemudian terpilih kembali untuk periode kedua pada 2010, namun tidak menyelesaikan masa jabatannya karena ditarik ke tingkat nasional. Pada 2012, beliau sukses terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai Oktober 2014, hingga akhirnya dari 2014 sampai 2024 menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode berturut-turut.
Menjelang periode kedua jabatannya sebagai presiden, Jokowi sempat melempar wacana kontroversial yang mengundang perhatian besar dari publik, yaitu mengajak mantan kompetitornya, Prabowo Subianto, untuk bergabung ke dalam pemerintahannya. Meski menuai kontroversi, nyatanya tidak pernah ada resistensi atau penolakan yang signifikan. Prabowo menyambut baik gagasan tersebut hingga akhirnya benar-benar menjadi kenyataan.
Selain itu, beberapa kebijakan Jokowi selama menjabat juga kerap mengundang kontroversi. Di antaranya adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) hingga proyek pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kritik memang muncul dari banyak sudut pandang, tapi lagi-lagi tidak ada resistensi politik yang berarti dari lembaga formal. Bahkan, undang-undangnya pun berhasil disetujui DPR hingga akhirnya fisik IKN mulai dibangun. Begitulah cara main sang Korea Tanah Jawa itu, sosok yang dianggap memenuhi kriteria falsafah tanah Jawa karena punya lima elemen pegangan keseimbangan hidup. Curigo, Turonggo, Wismo, Kukilo, dan Garwo.
Melihat kepiawaian Jokowi selama inilah, saya menduga, kalaupun nantinya Gibran memilih mundur, bisa jadi itu adalah saran langsung dari Jokowi sendiri—terutama jika desakan pemakzulan sudah terlalu kuat dan jalan rekonsiliasi sudah buntu.
Jokowi tentu bisa saja berkompromi dengan Prabowo meski dalam keadaan “tangan terborgol.” Namun, hitung-hitungan politik beliau selalu bisa mengagetkan republik. Apalagi kita tahu Prabowo adalah entitas politik yang berbeda dengan kepentingan yang juga berbeda dari Jokowi. Bisa saja Prabowo sebenarnya sengaja mengulur-ulur kegaduhan soal ijazah Gibran ini demi menggeser dominasi dan legitimasi politik yang selama ini dipegang keluarga Jokowi.
Reframing Politik Keluarga Jokowi
Ada situasi politik strategis yang patut dihitung dengan sangat cermat oleh Jokowi. Di sinilah kejelian beliau benar-benar diuji. Reframing politik yang saya maksud di sini adalah cara mengubah lensa pandang politik dan memanfaatkan momentum yang ada. Jika Gibran mundur dengan keputusan dan narasi yang tepat, tindakan itu justru bisa menghadirkan makna politik baru yang menyentuh emosi masyarakat.
Mengingat masa depan Gibran dan keluarganya relatif masih sangat panjang, sebagian publik mungkin akan menilai bahwa pengorbanan dan prinsip kewarganegaraan keluarga Jokowi begitu besar. Inilah nilai lebih dari reframing politik, yang justru bisa membuka peluang lebih besar dalam momentum pesta demokrasi di masa depan—baik bagi Gibran, Kaesang, Bobby, maupun keluarga besar Jokowi lainnya.
Langkah Catur Hari Ini
Antara Istana dan Senayan Peristiwa hari ini menjadi penanda bahwa genderang babak baru dalam papan catur Jokowi resmi ditabuh. Rilisnya salinan resmi putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan suket ijazah Gibran secara surut, langsung direspons oleh pernyataan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Beliau menegaskan bahwa ruang hukum kini sudah tertutup karena putusan ini sifatnya final. Konsekuensi hukum yang sudah inkrah inilah yang memaksa Jokowi untuk segera menggerakkan bidak-bidak politiknya demi menyelamatkan legasi keluarga.
Jokowi, dengan watak Sang Korea Tanah Jawa yang penuh kalkulasi, tentu tidak akan tinggal diam melihat putranya dihimpit dari dua arah sekaligus kepastian hukum dari Istana dan riak pemakzulan yang mulai digulirkan lewat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sebagian fraksi di Senayan. Langkah pertama yang indikasinya sudah berjalan hari ini adalah restu Jokowi di balik pertemuan tertutup selama 2,5 jam antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam titik ini, Jokowi sedang membaca ke mana arah angin kepentingan Prabowo. Prabowo sekarang adalah entitas politik mandiri yang memegang kendali penuh atas kekuasaan eksekutif, dan secara perlahan tampaknya mulai lepas dari bayang-bayang pengaruh Jokowi.
Pertemuan Gibran dan Prabowo hari ini menjadi momen yang sangat krusial. Publik ingin melihat apakah Prabowo akan memilih menjaga stabilitas kabinetnya dengan tetap mempertahankan Gibran, atau justru memanfaatkan momentum jatuhnya legitimasi hukum Gibran ini untuk membersihkan kabinet dari pengaruh dinasti politik masa lalu secara perlahan.
Bagi Jokowi, opsi kompromi dengan Prabowo adalah prioritas jangka pendek demi menahan laju pemakzulan di DPR. Jokowi diprediksi akan mengerahkan seluruh jaringan loyalis dan instrumen politik yang masih tersisa untuk meyakinkan Prabowo bahwa guncangan pada kursi Wapres juga akan ikut mendelegitimasi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran secara keseluruhan.
Dinamika hari ini membuktikan bahwa langkah mundur yang sempat disodorkan bukanlah akhir dari sebuah polemik, melainkan awal dari babak pembuktian hukum yang krusial. Konfirmasi dari pihak Istana mengenai pertemuan 2,5 jam itu menunjukkan bahwa opsi reframing lewat niatan pengunduran diri memang sempat diletakkan Gibran di atas meja.
Namun, dalam pertemuan empat mata tersebut, Gibran justru secara spesifik memohon kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk diberi waktu membuktikan keabsahan seluruh dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN.
Merespons permohonan sang wakil, Prabowo selaku kepala pemerintahan memberikan saran serta dukungan penuh agar Gibran tetap maju dan berjuang (fight) menghadirkan seluruh bukti riwayat sekolahnya, dari tingkat SD hingga S1, di persidangan nanti. Sikap ini memperlihatkan bahwa pihak eksekutif lebih memilih jalur konfrontasi hukum yang transparan guna meredam spekulasi publik, ketimbang harus langsung mengambil jalan pintas memotong kompas politik kabinet.
Di sisi lain, pilihan Gibran untuk tetap maju membuktikan dokumennya di PTUN tampaknya akan langsung berhadapan dengan tembok tebal yang sudah menghadang dari Senayan.
*Abd Holik : Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur Bidang Politik, Kebijakan Publik dan Agraria
