BANGKALAN, TIMESindo.com – Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027 dalam rapat paripurna Senin kemaren 5 Oktober 2026.
Namun, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan justru tidak hadir dan mengutus bawahannya.
BACA JUGA: Pengamat Ekonomi UTM Soroti Arah KDKMP di Tengah Dominasi Produk Besar
Kondisi tersebut disayangkan Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H Fatkhurrahman. Menurutnya, kepala OPD yang mendapat undangan semestinya hadir langsung dalam agenda penting tersebut.
“Ketika ada paripurna dan kepala OPD diundang semestinya hadir sesuai undangan, bukan diwakili,” tegas H Kur, sapaan akrab dia, pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Dia menilai kehadiran pimpinan OPD penting agar setiap rapat paripurna dapat didengar dan dipahami langsung. Terlebih, R-APBD merupakan dokumen penting yang berkaitan arah kebijakan anggaran daerah.
Sorotan juga mengarah kepada Inspektorat Bangkalan. Inspektur Inspektorat disebut tidak hadir langsung dalam paripurna dan memilih mengutus bawahannya.
BACA JUGA: Final PKDI Cup II Digelar di Bangkalan, Moch Wijdan: Jadi Kebanggaan Masyarakat Madura
Padahal, Inspektorat memiliki tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan OPD. Karena itu, H Kur berharap lembaga tersebut dapat memberikan contoh kepada OPD lainnya.
“Inspektorat seharusnya memberikan contoh, karena Inspektorat bertanggung jawab atas semua OPD. Baik tingkat kehadiran dan kinerja kan tugas Inspektorat untuk menindak,” ujarnya.
H Kur juga meminta Inspektorat mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar menghadiri langsung rapat paripurna. Menurutnya, pengiriman bawahan tidak semestinya menjadi kebiasaan ketika pimpinan OPD mendapat undangan resmi.
Apalagi, dalam paripurna tersebut Wabup Bangkalan secara langsung menyampaikan R-APBD 2027. Menurut kader PDI Perjuangan itu, situasi tersebut menjadi kurang ideal ketika penyampaian tersebut justru disaksikan kabid dan staf.
“Masak wabup menyampaikan rancangan APBD di depan kabid dan staf, seakan tidak menghargai nota APBD 2027 yang dibacakan wakil bupati,” sindirnya.
BACA JUGA: Fraksi Golkar Sebut Perubahan APBD Bangkalan Cacat Administrasi
Dari pantauan di ruang sidang, paripurna hanya dihadiri langsung Kepala Bakesbangpol Moh. Ya’kub, Kepala BKPSDM Ari Murfianto, Kasatpol PP Moh. Hasbullah, Kepala DPMPTSP Rizal Moris, serta Kabag Hukum dan Keorganisasian Masyhudunnury.
